Anis M Faris -siyasi-

siyasi

February 19, 2005

politik (kampanye tanpa kekerasan, mungkinkah)

Sabtu, 6 Maret 2004
Karangan Khas
Kampanye Tanpa Kekerasan, Mungkinkah?
Oleh: Novel Ali
BEBERAPA hari lagi, dimulai 11 Maret 2003, bangsa kita akan disibukkan oleh kampanye 24 parpol peserta pemilu dan minggu tenang. Sebagaimana pengalaman sebelumnya, berbarengan dengan kedua peristiwa itu, kekerasan fisik dan nonfisik akan terjadi.
Dampaknya bisa berupa maraknya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan warga masyarakat, hingga bercecernya darah manusia (luka, cacat seumur hidup, sampai meninggal dunia).
Pelecehan hak istimewa manusia (privilege) hingga pelanggaran hak asasi manusia dalam aneka bentuk, diprediksi sulit dihindarkan, apalagi dicegah. Keengganan membiarkan berdarahnya Pemilu 2004 sering dibicarakan warga, baik lewat forum retorika maupun melalui media massa.
Karena itu, petinggi parpol peserta pemilu dan sejumlah pihak yang memiliki tugas penyelenggaraan, pengawasan, pemantauan, serta pengamanannya bertekad mencegah agenda nasional kita menjadi pesta demokrasi berdarah. Sekalipun demikian, tetap saja muncul keraguan publik yang bersifat antagonistik dengan kemauan baik politik dimaksud.
Mengapa? Karena trauma pengalaman Pemilu 1999, 1997, dan sebelumnya. Nyaris tidak pernah ada pemilu tanpa kekerasan di negeri ini.
Masyarakat mempertanyakan, akankah ritus demokrasi sejak awal bulan dapat berlangsung luber dan jurdil? Juga terselenggara secara aman, tertib, damai, dan bermartabat? Kalau masih saja berdarah-darah, buat apa kita repot-repot mengeluarkan dana triliunan rupiah, sekadar untuk memenuhi persyaratan demokrasi?
Pengalaman pemilu Orde Baru, juga pada era reformasi (Pemilu 1999), mengindikasikan dua momentum besar yang membuka peluang pendekatan kekerasan. Keduanya adalah masa kampanye dan minggu tenang.
Sebaliknya, pada hari H, kekerasan nyaris tidak tampak. Pada hari pencoblosan, pendekatan kekerasan pada umumnya tidak berbentuk fisik, melainkan nonfisik. Terutama yang terbungkus dalam simbol "serangan fajar". Simbol ini sarat nuansa iming-iming (janji) pemberian duit atau penyerahan langsung (money politics) untuk membeli suara warga negara.
Demokrasi Vs Anarki
Sulit bisa berharap, dua pekan kampanye dan minggu tenang beberapa hari lagi tanpa kekerasan. Sebab, pembelajaran demokrasi yang sedang hangat-hangatnya dialami bangsa kita, ternyata tidak diiringi kemampuan pengendalian diri.
Namun itulah faktanya. Perkembangan semangat demokrasi lewat pemilu mendatang tidak disertai kemampuan kebanyakan warga bangsa kita untuk tidak mudah melakukan tindakan anarkis.
Demokrasi seolah-olah sedang tumbuh dan berkembang di negara kita, berbarengan dengan anarki sosial, politik, atau yang lain. Anarki melembaga dan membudaya di berbagai segmen publik serta ranah kehidupan bangsa.
Ini bisa diprediksi dari bentrokan antarmassa pendukung sejumlah parpol peserta pemilu yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah tempat. Kasus bentrok fisik antarpendukung parpol peserta pemilu di Kabupaten Magelang (12 Oktober 2003), di Buleleng Bali (26/10/2003), di samping kekerasan terhadap anggota KPU dan Panwaslu di berbagai tempat belakangan ini, akan memacu tindakan keras pihak tertentu terhadap perorangan atau kelompok lain.
Pencurian start kampanye pemilu, yang biasanya tidak diakui pelaku, apalagi dibarengi tindak kekerasan antarpihak, merefleksikan kesiapan berdemokrasi (politik) warga bangsa kita, berbaur kecenderungan aktualisasi lembaga dan budaya anarki. Itu sebabnya, mengapa nyaris sulit mengharapkan Pemilu 2004 tanpa kekerasan, jika diingat konflik tuntutan demokrasi telah dirusak oleh perilaku warga masyarakat tertentu yang suka merusak, bertindak kasar, keras, dan kejam.
Panasnya iklim kehidupan politik menjelang Pemilu 2004, khususnya yang dapat kita rasakan sejak satu-dua bulan lalu, membuktikan betapa demokrasi dan anarki sedang berhadap-hadapan secara langsung . Antagonisme keduanya memperkuat realita kehidupan demokrasi politik di negara kita di satu sisi, dengan kecenderungan brutalisme sosial, politik, atau yang lain di sisi lain, yang sungguh-sungguh menyayat hati.
Antagonisme itu mengakibatkan proses atau tahapan perhelatan pesta demokrasi tahun ini sulit diduga tanpa kekerasan. Sebab, realita pahit tersebut, kendati telah berkali-kali dicari pemecahan dan pencegahannya, tetap saja belum mampu menemukan jalan keluarnya yang efektif.
Fenomena benturan tuntutan demokrasi dan anarki menjelang Pemilu 2004 merupakan salah satu embrio dan kerasnya pesta demokrasi ke-9 di negara kita. Itu sebabnya, hingga sekarang tidak satu pihak pun yang dapat memberikan jaminan, perhelatan demokrasi beberapa hari lagi tidak akan tercegah dari timbulnya korban di kalangan peserta, penyelenggara, pengawas, pemantau, pihak keamanan, dan masyarakat awam.
Dendam Politik
Selain benturan tuntutan demokrasi versus anarki, faktor lain yang mengakibatkan sulitnya mencegah kekerasan dalam Pemilu 2004, khususnya selama masa kampanye dan minggu tenang, adalah dendam politik antarpendukung sejumlah parpol. Ini disebabkan terutama oleh ekspose rencana koalisi antardua parpol besar yang sebelumnya bersaing sangat ketat, bahkan bermusuhan.
Rencana koalisi PDI-Perjuangan dan Partai Golkar, secara politik menguntungkan kedua parpol tersebut. Namun sebaliknya, dapat dipastikan akan merugikan parpol peserta Pemilu 2004 yang lain. Sebab, isu duet Mega-Akbar Tandjung (sebagai calon presiden dan calon wakil presiden mendatang), dipastikan akan memancing amarah politik massa pendukung parpol lain.
Kekhawatiran perolehan suara mayoritas dapat "dikantongi" kedua parpol tadi akan mendorong parpol lain membentuk koalisi sejenis. Koalisi PDI-Perjuangan dan Partai Golkar (nasionalis) akan sangat mungkin berhadapan dengan pembentukan koalisi sejenis dari kalangan parpol berbasis massa Islam.
Dendam politik lama atau dendam politik dadakan (baru) sebagai akibat terbentuknya berbagai kemungkinan koalisi antarsejumlah parpol peserta Pemilu 2004, menanamkan benih perseteruan, perpecahan, hingga permusuhan di kalangan petinggi serta elite parpol.
Jika para petinggi dan elite politik dimaksud tidak mampu mengendalikan diri, terutama mencegah konkritisasi sikap serta perilaku anarki massa pendukung di lapangan, mustahil kita bisa mencegah masa kampanye dan minggu tenang tidak berdarah-darah.
Ini disebabkan sistem kampanye yang masih saja mengakses show of force (unjuk kekuatan massa) bagi setiap parpol peserta pemilu. Padahal, pertunjukan demokrasi itu membuka peluang untuk ditonton secara langsung oleh warga masyarakat yang heterogen. Baik dari kalangan pendukung parpol yang sedang unjuk kekuatan maupun pendukung parpol lain, atau orang-orang yang bersikap acuh tak acuh terhadap para aktor politik yang bersangkutan.
Friksi sejumlah kepentingan yang terbuka pada pekan kampanye mustahil bisa kita elakkan, karena akses konflik itu bersifat legal. Mekanisme demokrasi berupa akses parpol peserta pemilu untuk unjuk kekuatan mengundang risiko demokrasi dalam wujud penolakan dan perlawanan terhadap objek lain, yang tidak berada dalam bingkai kepentingan (politik) yang sama.
Gerilya Politik
Itulah salah satu alasan, mengapa sulit sekali mencegah masa kampanye tidak berdarah. Pertama, karena semangat, sikap, serta perilaku demokrasi kebanyakan warga bangsa kita tidak disertai tajamnya penolakan atas tindakan anarki. Kedua, lantaran aturan perundangan (UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, khususnya mulai Pasal 71 hingga Pasal 80, yang mengatur kampanye) tidak mampu secara absolut pencegahan kekerasan, berbarengan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang.
Akses konflik selama masa kampanye itu, sesuai dengan pengalaman masa lalu, tidak otomatis tertutup (berhenti) pada minggu tenang. Ini disebabkan kebiasaan sebagian warga masyarakat, terutama dari kalangan aktivis parpol, yang suka "menyelam sambil minum air". Mereka mengambil manfaat dari aturan perundangan, yang sebetulnya melarang mereka melakukan aksi politik, tetapi justru dimanfaatkan dengan cara gerilya politik.
Mereka tetap saja menerapkan pendekatan politik, untuk mengingatkan, sampai memaksa warga masyarakat, agar mencoblos tanda gambar (parpol), di samping memilih caleg di bawah tanda gambar itu. Gerilya politik macam ini biasanya dilakukan dalam aneka bentuk, mulai cara yang sangat halus hingga berkesan vulgar atau terang-terangan.
Model gerilya politik pada minggu tenang itu biasanya akan diketahui pihak lain. Ini akan "memancing" kemarahan publik yang tidak menyukai cara tidak terhormat dimaksud. Di samping itu, dapat mendorong parpol lain berbuat sama.
Akibatnya, tindakan anarki baru, akan muncul ketika seharusnya semua pihak dituntut oleh hukum untuk bisa mendinginkan suasana (cooling down). Salah satu konsekuensinya adalah eksisnya kekerasan (politik) lewat cara gerilya politik tadi dihadapi kekerasan massa. Baik bersifat politik maupun nonpolitik.
Semua realita pahit diuraikan di atas membuat semua pihak untuk (seharusnya) betul-betul bersikap konsisten dengan kemauan baik mereka sendiri. Khususnya guna menyelenggarakan Pemilu 2004 yang luber, jurdil, aman, tertib, dan bermartabat.
Namun karena keinginan luhur tersebut bukan mustahil sulit kita gapai sepenuhnya, Polri (dengan atau tanpa back up TNI) harus sepenuhnya mampu mengendalikan suasana. Kalau tidak, keseluruhan pengorbanan bangsa kita itu akan cuma-cuma. (18c)
-Novel Ali, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro; Wakil Ketua Panwaslu 1999 Jawa Tengah
http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/06/kha.htm