Anis M Faris -siyasi-

siyasi

February 17, 2005

politik (pemilu 2004 dan nasib konsolidasi demokrasi)

Sabtu, 17 April 2004
Pemilu 2004 dan Nasib Konsolidasi Demokrasi
Oleh Syafiq Hasyim
MESKIPUN perolehan suara partai-partai politik belum dinyatakan resmi oleh KPU, hampir dipastikan bahwa lima partai lama-Golkar, PDI-P, PKB, PPP, PAN-dan dua partai baru-Partai Demokrat dan PKS (dulu PK)-akan menjadi pemeran terpenting dalam proses mengonsolidasikan demokrasi dalam era transisi ini.
Sayangnya, hal yang kurang menggembirakan dari partai-partai pemenang Pemilu 2004 adalah kekurangseriusan mereka untuk membicarakan agenda transisi demokrasi yang belum tuntas. Partai-partai pemenang tampaknya lebih tertarik merundingkan soal kekuasaan daripada memikirkan langkah-langkah strategis apa yang bisa dirancang agar kita dapat keluar dari transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap.
Keengganan partai politik untuk berbicara agenda transisi demokrasi terlihat dari cara mereka menyikapi hasil pemilu. Baik mereka yang masih menimbang hasil Pemilu 2004, Aliansi 19 Partai Politik, maupun mereka yang akan menerima dengan kritis, pada dasarnya berada dalam posisi yang sama, yaitu sama-sama ingin segera menagih hasil perjuangan mereka selama kampanye dalam bentuk kursi kekuasaan. Terlepas bahwa ini semua adalah hak politik mereka, situasi pascapemilu adalah waktu yang sangat tepat untuk meneguhkan kembali komitmen mereka untuk melanjutkan agenda transisi menuju demokrasi.
Apalagi dalam konteks Indonesia di mana hasil pemilu DPR 2004 ini tidak memiliki korelasi langsung dengan jabatan presiden, maka momentum sekarang adalah waktu yang cocok bagi partai-partai politik untuk mencuatkan agenda penyelesaian transisi ini sebagai tema dan karya utama mereka untuk meraih kursi kepresidenan pada pemilu putaran kedua nanti.
MENGAPA pembicaraan tentang transisi demokrasi pada saat ini menjadi sangat penting? Pertama, pemilu adalah tahapan terpenting dalam transisi demokrasi. Bahkan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam menjalankan transisinya, menurut para pengkaji konsolidasi demokrasi, sangat bergantung pada apakah pemilihan umum dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan tidak memihak.
Dalam kerangka O’Donnel dan Schimitter, kita memang sudah bisa dikatakan berada dalam tahapan demokrasi karena sudah melaksanakan pemilihan umum yang rahasia, berjalan secara reguler, kompetisi antarpartai, dan akhirnya akuntablitas eksekutif. (Guillermo O’Donell dan Philippe Schimitter, Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, dalam Guillermo O’Donnell, dkk, Transition from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, hal: 8)
Namun, capaian tersebut masih berada dalam tahap minimal dari demokrasi yang terkonsolidasi. Merujuk lagi kepada O’Donnell, perjalanan transisi demokrasi yang kita jalani sejak tahun 1999 baru memasuki tahap pertama dari dua tahap yang harus dilalui untuk menuju ke tahapan demokrasi yang sebenarnya. Tahap pertama tersebut adalah installation of a democratic government yang sudah kita lakukan bersama-sama dan hasilnya masih kurang memuaskan. Itu terbukti dari kepastian hukum yang belum terjamin, hubungan sipil militer yang masih dalam titik ambiguitas, penghargaan yang kurang terhadap HAM, dan pemerintahan yang masih kuat dengan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan sebagainya.
Secara lazim, apabila tahap pertama selesai, maka akan diikuti tahap berikutnya yang disebut Guillermo O’Donnell sebagai tahap the effective functioning of a democratic regime, pengfungsian efektif akan rezim demokrasi. (J Samuel Valenzuela, Democratic Consolidation In Post-Transitional Settings: Notion, Process and Facilitating Condition, 1990) Kita saat ini belum berada dalam kekuasaan rezim yang efektif mengfungsikan jalannya pemerintahan. Namun, itu semua sangat bergantung pada partai-partai pemenang pemilu, apakah mereka mau menuruti perjalanan linear dua tahap konsolidasi demokrasi tersebut, ataukah memilih jalan yang sirkular, jalan yang lebih mahal dan berliku.
Oleh karena itu, agar proses berjalan secara linear dari tahap pertama menuju ke tahap kedua, parpol pemenang pemilu DPR 2004 ini seyogianya menandaskan kembali komitmen mereka terhadap penyelesaian agenda-agenda pada masa transisi ini untuk menuju consolidated democracy. Penegasan ini sekaligus sebagai bentuk imbalan langsung terhadap para pemilih yang dengan sepenuh hati memberikan kepercayaan kepada partai-partai itu.
Kedua, karena kita masih berada dalam tahapan yang minimal dari demokrasi, maka pemilu sekarang harus dijadikan momentum untuk meraih demokrasi yang maksimal. Di sini aspek-aspek yang diperhatikan tidak hanya menyangkut persoalan prosedural dan institutional, tetapi lebih mendalam lagi, yaitu bagaimana kita bisa melakukan substansiasi terhadap prosedur dan institusi yang sudah ada. Meskipun tahapan minimal dari demokrasi sudah tertata, perjalanan menuju dari tahapan minimal ke tahapan maksimal masih sangat buram.
Bahkan survei berskala nasional yang dilakukan The Asia Foundation menyatakan bahwa sikap pemilih pada Pemilu 2004 tidak seoptimistis sikap pemilih pada Pemilu 1999. Pada Pemilu 1999, menurut survei ini, 7 dari 10 pemilih memandang demokrasi kita sudah berjalan menuju ke arah yang benar. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki optimisme yang sangat besar akan pencapaian demokrasi. Sikap yang berbeda ditunjukkan pemilih dalam Pemilu 2004-meskipun 44 persen masih menyatakan optimistis, sepertiga dari responden survei ini menyatakan pesimismenya. Bahkan 18 persen merasa tidak yakin akan pencapaian demokrasi. (Tim Meisburger, dkk, Demokrasi di Indonesia-Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003, The Asia Foundation, 2003, hal: 16)
Apabila hal ini tidak kita perhatikan, kemerosotan akan berjalan terus dari pemilu satu ke pemilu berikutnya dan ini akan berakibat fatal berupa trust deficit rakyat terhadap penyelenggara negara. Bagaimana sebuah pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik apabila rakyatnya tidak percaya lagi?
BAGAIMANA dengan hasil Pemilu 2004? Hasil Pemilu 2004 dengan pemenangnya didominasi oleh partai-partai lama, selain memunculkan harapan akan tuntasnya agenda dalam transisi demokrasi, juga menyisakan kerisauan akan mandeknya perjalanan proses tersebut. Harapan muncul karena mereka akan belajar dari pengalaman lima tahun, baik kegagalan maupun keberhasilan. Namun, kerisauan juga muncul dari model kepemimpinan mereka yang tampaknya akan sulit berubah.
Kepemimpinan PKB dan PDI-P, dengan ciri paternalistis dan sentralistis mereka yang sangat kuat, akan susah sekali menjalankan reformasi dengan cepat. Selain itu juga, kedua partai tersebut dinyatakan telah gagal menjalankan transisi dalam era kepemerintahan mereka. Sementara Golkar, meskipun sudah mulai berubah, namun dengan cacat sejarah dan juga aktor-aktor utama mereka yang pernah terkena kasus hukum akan menghadapi problem kepeloporan. Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak cukup mendapat mandat kuat dari rakyat.
Selain hal-hal di atas, terdapat persoalan teoretis dalam diskursus konsolidasi demokrasi di mana partai-partai pemenang terutama Golkar dan PDI-P memiliki pandangan bahwa konsolidasi demokrasi itu identik dengan stabilitas. Karena itu, ketika PDI-P berkuasa di eksekutif dan Golkar di legislatif melakukan penekanan yang terlalu berlebih kepada aspek stabilitas. Penekanan pada stabilitas biasanya sangat dekat dengan hal-hal yang bersifat prosedural dan institusional sehingga mengabaikan aspek substansial dari konsolidasi demokrasi.
Penekanan pada aspek substansial biasanya akan mengarah kepada nilai-nilai kritis dari moralitas dan etika yang sangat sulit dipraktikkan dalam politik sehari-hari. Kalau ini yang akan mereka lakukan dalam pemerintahan mendatang, besar kemungkinan demokrasi yang kita capai tak memiliki landasan yang kuat karena hanya terdiri wadahnya, belum isinya.
Menurut J Samuel Valanzuela, profesor sosiologi pada Universitas Notre Dame, konsolidasi demokrasi tidak mutlak bebas dari kondisi-kondisi yang mendestabilisasi seperti perbedaan tajam dalam ideologi di antara partai-partai, ketegangan etnis. Bahkan dia tidak imun dari proses kemunduran asalkan hal yang mendestabilisasikan tersebut bertujuan untuk melindungi dan mencapai demokrasi yang maksimal. Namun, intinya adalah bagaimana antara prosedur dan substansi berjalan bersama-sama.
Syafiq Hasyim Deputi Direktur International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Jakarta, lulusan Universitas Leiden, Belanda
http://kompas.com/kompas%2Dcetak/0404/17/opini/972298.htm